Memberi Kepercayaan KPK Sebagai Lembaga Kredibel


Kebaradaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen pemberantasan korupsi di Indonesia kembali tergoyahkan eksistensi keberadaannya.
Berawal dari ditetapkannya Antasari Azhar sebagai tersangka pembunuhan terhadap Nazrudin. Selanjutnya, diperparah lagi dua wakil ketua KPK yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang baru-baru ini terlibat kasus suap. Kedua kasus ini tentu memperah kondisi KPK secara struktural yang otomatis tidak mempunyai nahkoda. Hal inilah yang Melatar belakangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat tim lima untuk mencari nahkoda baru pengganti Antazari Azhar.
Secara struktural dalam pandangan penulis akhir-akhir ini KPK mengalami serangan kelembagaan. Hal ini terbukti dari kasus yang menimpa Ketua dan Wakil Ketua KPK. Di pihak lain KPK mengalami serangan melalui penyempitan wewenang KPK, hal ini terbukti dengan di adakannya RUU Tipikor oleh panja DPR, RUU itu menagkibatkan kewenangan penuntutan perkara tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung. Tentunya RUU ini membatasi ruang gerak KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
Peristiwa dan kejadian diatas tentu menjadikan eksistensi KPK kembali harus kita pertanyakan bersama dan harus kita pertahankan bersama. Setelah jelas KPK mendapatkan “musibah” melalui bentuk fisik yang berupa lumpuhnya struktur kepengurusan KPK yang tidak mempunyai nahkoda dan juga “musibah” yakni penyempitan wewenang.
Dari “musibah” yang menimpa KPK diatas yang harus dilakukan adalah kerja Kolektif antara pemerintah dan Civil Society yang diantaranya aktivis LSM,Praktisi,Mahasiswa dan Masyarakat secara umum. Pemerintah seharusnya harus bergerak cepat mencari nahkoda baru KPK dan membuat Undang-Undang yang memberi kebabasan ruang gerak KPK dan justru tidak mempersempit wewenang KPK seperti diadakannya RUU Tipikor.
Dilain pihak Civiel Society sebagai elemen penting negara hukum harus tetap mendukung keberadaan KPK sebagai Lembaga yang benar-benar independen. Menurut michel Foucolt dukungan terhadap individu maupun kelompok yang “terserang” bisa dengan cara memproduksi wacana. Masyarakat sipil dari semua golongan (aktivis LSM, Praktisi, Mahasiswa dan yang lain) harus mengcounter Isu yang akhir ini mulai meredupkan kredibelitas KPK.
Mengembaliakan kepercayaan Publik terhadap kredibelitas dan citra KPK sebagai lembaaga yang indepanden dan mampu memberantas korupsi adalah hal terpenting kedua setelah menentukan nahkoda untuk KPK. Menurut Sigmund Freud dalam Ilmu Psikologi bahwa sugesti yang terus-menerus dipendengarkan kepada seseorang maka pada akhirnya sugesti tersebut akan tertanam kedalam alam bawah sadar manusia, kaitannya pada persoalan kali ini adalah kita sebagai elemen dari Civil Socierty harus membendung sugesti negatif yang berupa isu miring terhadap KPK yakni dengan menyebutkan para pimpinan KPK juga sama dengan yang mereka selidiki yakni para koruptor, dalam artian mereka sama melakukan tindikan kriminal.
Tidak ada hal lain yang harus kita lakukan bersama untuk menetapkan eksistensi KPK kecuali memberi kepercayaan Kolektif dan wewenang terhadap KPK bahwa indonesia Masih membutuhkan lembaga dan pimpinan yang memang berani dan mempunyai tekad untuk membumi hanguskan koruptor dari bumi pertiwi.

Komentar

irham mengatakan…
tulisan ini di kirimkan ke sindo pada rubrik suara mahasiswa.do'akan dimaut ya..............

Postingan populer dari blog ini

Perlawanan Kampung Tempe Sanan Terhadap Kue Artis Teuku Wisnu, Krisdayanti, dan Kawan-Kawan

Mondok dan Islam Internet ala Jonru

Pelajaran Salat Taraweh untuk Menteri Muhadjir Effendy