Reshuffle Demi Kesejateraan Rakyat


khir-akhir ini kita diributkan isu reshuffle kabinet. Isu ini di keluarkan presiden tentang perlu adanya evaluasi dari menteri dari partai koalisi yang “nakal”. Partai golkar dan PKS disinilah yang dimaksud, akibat tidak sejalan dengan partai demokrat sebagai partai penguasa. Mulai dari kasus century sampai kasus pernyataan hak angket kasus perpajakan.
Melalui pidatonya yang menggebu-gebu, Presiden mengungkapkan perlu adanya evalusi bagi kedua partai tersebut karena telah melanggar perjanjian koalisi yang di sepakati bersama. Hal inilah yang memicu perdebatan publik tentang reshuffle karena yang menyatakan adalah presiden.
Di lain sisi, Isu reshuffle tentunya bisa menjawab mistrust rakyat kepada pemerintah. Ketidak percayaan inilah yang sedang melanda dinamika politik kita. Arena politik hanya sebagai barter kekuasaan dan sebagai pangguang hiburan. Sebagaimana hiburan, rakyat hanya di pertontonkan sandiwara para politisi yang jauh dalam rangka mensejahterakan rakyat.
Masukan reshuffle kabinet pertama kali dilontarkan oleh partai oposisi PDIP, melalui ketua DPP Puan Maharani. Dengan kritik berbahasa persahabatan, puan menganjurkan pemerintah merhesuffle kabinet bagi menteri yang kurang optimal, terutama di sektor riil,industry dan ketenagakerjaan.
Reshuffle yang merupakan hak preogratif presiden tentunya memberi keleluasaan bagi presiden untuk menggunakan haknya untuk mengevaluasi kabinet yang kurang optimal. Pemerintahan telah berjalan satu tahun setengah tentunya sudah waktunya untuk menilai kinerja para kabinetnya yang kurang optimal.
Namun, yang melanda pemerintahan sekarang adalah bagaimana kalkulasi politik jauh lebih penting dari pada kebaikan rakyat. Perhitungan politik dalam posisi koalisi tentu sangat diperhitungkan. Apalagi, golkar yang pada mulanya akan keluar dari koalisi meskipun pada akhirnya tidak jadi keluar. Tentunya kalkulasi politik lebih dipertimbangkan oleh presiden dari pada kinerja baik-buruknya kabinet.
Kepentingan pribadi dan golongan inilah yang perlu dihilangkan untuk membangun pemerintahan yang kredibel. Memaknai reshuffle sebagai ajang evaluasi tentunya lebih penting dari pada sebagai barter kekuasaan demi mengamankan posisi masing-masing. Ketika kepentingan tersebut dihilangkan, penulis yakin pemerintahan yang berbasis kepada rakyat kecil akan lebih tercapai.
Saat ini adalah momentum presiden untuk memperbaiki citranya dengan menggunakan reshuffle untuk kepentingan rakyat. Sebelum meresufle, Presiden tentunya sudah banyak mengkaji dari evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), staf ahli, biro kepresidenan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menilai kinerja kabinetnya yang baik dan buruk. Kedekatan pribadi dan partai dalam hal pemilihan menteri baru harus dikesampingkan demi terpilih kabinet yang benar-benar berkualitas. yang pada intinya, reshuffle adalah murni demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya ritual tahunan dan tambal sulam kekuasaan.
Baik dari kalangan professional maupun partai politik, demi kesejahteraan rakyat yang kian tak percaya dengan dinamika politik, reshuffle kabinet patut dilaksanakan. Tanpa niat tersebut, reshuffle tidak akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlawanan Kampung Tempe Sanan Terhadap Kue Artis Teuku Wisnu, Krisdayanti, dan Kawan-Kawan

Mondok dan Islam Internet ala Jonru

Pelajaran Salat Taraweh untuk Menteri Muhadjir Effendy