Refleksi Kebangsaan Kaum Pergerakan

Dinamika kebangsaan yang semakin tidak menentu, moralitas pemimpin bangsa sangatlah memperihatinkan. Setidaknya di kepemimpinan SBY jilid dua kita hanya di pertunjukan konflik dan arena korupsi yang tak kunjung padam. Mulai dari kasus century, Rekening gendut jendral, kasus Gayus tambunan, kasus suap pemilihan gubenur BI, rekening gendut kepala daerah, suap proyek wisma atlet dan yang terakhir suap di kementrian tenaga kerja dan transmigrasi.

Negara dan sistem pemerintahan hanya mempertontonkan kita dari kasus ke kasus. Tidak ada penyelasaian yang konkrit dari semua kasus. Semua tertutupi oleh kasus baru. Kalau politik itu seni dan korupsi bagian dari seni, tentunya kita sangatlah berdosa karena telah menonton seni yang tidak bermutu, amoral, serta merugikan sesama. Seni yang tidak mempertontonkan keindahan melainkan keburukan para pelakunya dengan tindakan merugikan sesama.

Seni korupsi yang merugikan sesama dan kita hanya bisa menjadi penontonnya tentunya sangatlah tidak etis. Nahi munkar yang di ajarkan agama tentunya musprow ketika kita hanya berdiam diri atau malah menjadi persetujuan dari tindakan korupsi mereka. Logika dasarnya, kalau kita hanya berdiam diri yang merugikan sesama, maka bisa dikatakan kita menyetujuhi tindakan tersebut. Kita melegetimasikan bahwa korupsi itu hal wajar dalam politik dan tidak perlu di persoalkan.

Kaum pergerakan sebagai pilar demokrasi, tentunya mempunyai tanggung jawab moral atas situasi kebangsaan yang kini terjadi. Narasi bangsa yang semakin mengarah kepada ujung cerita bahwa bangsa ini tidak bisa menjadi besar, menjadi negara gagal atau sebutan yang lain. Tentunya menjadi alasan bahwa insan pergerakan harus turut andil dalam menyelasaikan persoalan bangsa ini.

Minimal kontribusi konkrit yang bisa kita berikan adalah bagaimana kita bisa kembali kepada gerakan moral. Mahasiswa yang sering disebut makhluk idependen yang bebas dari kepentingan politik seharusnya menjadikan gerbong dalam menyerukan gerakan moral. Gerakan yang berdasarkan keberpihakan kepada kaum tertindas serta bersandarkan kepada kebenaran.

Inilah yang patut kita serukan, fitrah pergerakan menjadi landasan kita dalam melakukan aksi penyadaran. Karena sebagai gerakan ekstra parlementer yang harus di optimalkan adalah menyadarkan bahwa yang subordinat itu ditindas dan yang dominan itu menguasai dan menindas.

Fitrah mahasiswa sebagai agen penggerak ini tentunya menjadi hal penting untuk di sadarkan. Tanpa ada kesadaran sebagai fitrah penggerak, sangatlah kecil di harapkan kontribusi mahasiswa sebagai agen perubah bagi bangsa ini.

Kalau kita di takdirkan untuk berproses di PMII tentuanya kembali kepada khitoh PMII merupakan keharusan. Dalam artian mengembalikan gerakan ini kepada gerakan intelektual bukan semata gerakan politis. Karena dalam prespektif penulis, pergerakan yang di rancang selama ini kurang populis serta kurang mempunyai efek domino jangka panjang.

Khitoh pergerakan sebagaimana tertuang dalam fakta sejarah, bahwa organisasi ini seharusnya menjadi organisasi pergerakan yang bertumpu pada kaderisasi yang bisa sebagai sarana mahasiswa menempa diri dalam menggali potensi seganap kader. Mendesain kaderisasi jangka panjang merupakan keniscayaan ketika situasi zaman yang semakin terus berdinamika dan sebagai garansi organisasi ini bisa berkembang melintasi zaman.

Kembali ke khitoh pergerakan inilah yang akan membuat kita menjadi organisasi yang kembali fitrah, yakni organisasi yang suci karena berasaskan kepada Nilai Dasar Pergarakan serta organisasi yang dinamis dan tidak menjadi fosil karena renta tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sebagaimana kefitrahan yang di sandang manusia ketika hari raya Idul Fitri. Semoga.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlawanan Kampung Tempe Sanan Terhadap Kue Artis Teuku Wisnu, Krisdayanti, dan Kawan-Kawan

Mondok dan Islam Internet ala Jonru

Pelajaran Salat Taraweh untuk Menteri Muhadjir Effendy