Disparitas Pendidikan

Opini ini dikirim ke Jawa Pos, Tapi gagal terbit

Pendidikan adalah ironi dibangsa ini. Ditengah hingar bingar kemajuan pendidikan di daerah metropolitan, dibagian lain masih ada daerah yang memprihatinkan, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Jangankan memperoleh pendidikan berkualitas, disejumlah wilayah, untuk menyelenggarakan pendidikan ala kadarnyapun masihlah kesulitan.
Pekan lalu, saya berkesempatan mengunjungi daerah sorong selatan, Provinsi Papua barat. Saya diajak pejabat kampus Universitas Negeri Malang (UM) untuk menyaksikan bagaimana 23 sarjana kampus tersebut mengajar didaerah terpencil. Para mahasiswa ini tergabung dalam program  Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) hasil kerjasama UM dengan Kemendikbud.
Di daerah yang merupakan pecahan kabupaten sorong dua belas tahun silam itu, saya menyaksikan betul bagaimana disparitas pendidikan itu terjadi, dengan nyata dan terang-terangan. Disana, masih banyak sekolah dasar yang hanya mempunyai dua orang guru. Sekolah yang hanya berdinding kayu, sampai siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum bisa baca tulis.
Tentu saja, melihat realitas itu membuat kita tertegun. Saya yakin, kejadian memprihatinkan itu tidak hanya terjadi di Sorong Selatan. Disejumlah kawasan lain, didaerah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, masih ada cerita pilu tentang pendidikan kita. Kita boleh bangga dengan semakin banyaknya kampus megah berdiri, tapi realitas sebagaimana terjadi di sorong selatan tidaklah boleh dikesampingkan.
Hanya saja, yang membuat kita was-was, jelang pemilu presiden kali ini, meskipun sudah banyak wajah yang “menganggap” dirinya layak menjadi presiden. Kita belum mendengarkan janji dan solusi para calon presiden mengurangi disparitas pendidikan di Bangsa ini.
Tentu saja, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Para calon presiden itu, selain serang menyerang lewat berbagai isu seperti isu capres boneka, capres pelanggar hak asasi manusia, isu lumpur, dan sejumlah isu lain, sejatinya mereka juga menawarkan solusi konkrit pendidikan didaerah tertinggal.
Lantaran, problem pendidikan didaerah tertinggal itu tidaklah bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah daerah belaka. Harus ada campur pemerintah pusat dalam hal ini, karena, selain keterbatasan anggaran pemerintah daerah, bisa jadi, tidak semua kepala daerah mempunyai kepedulian tinggai terhadap pendidikan.
Menurut hemat saya, adanya program SM3T yang diadakan oleh Kemendikbud sudah cukup baik meskipun belum berdampak luas. Ini karena guru dan daerah sasaran program ini sangatlah terbatas. Tahun ini, terdapat 3000 sarjana yang disebar di 57 Kabupaten di sembilan provinsi.
Tentu saja, meskipun program ini bisa dibilang salah satu solusi menghilangkan dispartas namun masih perlu gerakan lebih massif dari pemerintah. Apalagi, dari data kementerian daerah tertinggal, sampai tahun ini, kabupaten yang masih dikatagorikan daerah tertinggal masih tersisa 183 daerah. Indikator daerah tertinggal itu, selain soal ekonomi dan infrastruktur, kondisi pendidikan juga dijadikan salah satu pertimbangan.
Salah solusi yang bisa dilakukan oleh para capres itu adalah memperbanyak pengiriman sarjana kedaerah terpencil, entah apapun nama programnya kelak. Ini karena. biasanya jika rezim berganti, nama programpun ikut-ikutan berganti.
Untuk memperbanyak jumlah pengajar itu, pemerintah bisa membuat kebijakan para calon guru yang hendak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu ditugaskan mengajar didaerah tertinggal. Jika seumpama setiap tahun ada sepuluh ribu guru baru,  maka para guru itu harus merasakan susah payahnya mengajar didaerah tertinggal sebelum ditugaskan ditempat mengajar mereka.
Dengan begitu, saya yakin guru-guru kita bakal menjadi lebih tangguh. Tidak hanya menjadi guru yang menanti tunjangan profesi setiap tiga bulan sekali saja. Dengan merasakan menjadi guru didaerah terpencil, bisa mengetuk nurani guru kalau diprofesi ini, memberi inspirasi pada siswa merupakan yang utama selain mendapatkan tunjangan melimpah.
Selain itu, pemerintah bisa menggandeng perguruan tinggi. Bisa saja, pemerintah mewajibkan perguruan tinggi negeri untuk mengirimkan mahasiswanya dalam kuliah kerja nyata didaerah tertinggal. Selain menjadi pengajar, sejumlah keahlian bisa diterjunkan untuk mengentaskan daerah tertinggal itu. Selama ini, pengabdian masyarakat dikampus terkesan hambar, ini karena mereka mengabdi didaerah yang sudah maju. Tanpa ada mahasiswa mengabdi saja, daerah itu sudah maju dengan sendirinya.
Tidak hanya itu, infrastruktur penunjang pendidikanpun patut diperhatikan. Melihat masih banyak sekolah negeri dipadalaman yang berdinding kayu dan bocor saat musim penghujan tiba, kita patut miris dengan realitas disisi lain yang pejabat publik dengan enaknya mengkorupsi uang rakyat dan mencuci uang mereka kepada para artis dan mobil-mobil mewah. Tentu saja, uang miliaran yang dikorupsi itu, bisa dibuat ribuan gedung sekolah yang lebih layak, yang tidak hanya berdinding kayu.
Pada akhirnya, kita sendiri yang bakal menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita lima tahun kedepan. Apakah yang akan kita pilih capres yang peduli terhadap ketimpangan pendidikan atau tidak..?, apakah capres yang hanya ingin mengurus pertumbuhan ekonomi belaka tanpa mementingkan pendidikan…?, semuanya kita sendiri yang bakal menjawab dari balik Tempat Pemungutan Suara.
Kepada calon presiden kita patut berharap. Semua berharap, tak hanya yang ada di Jakarta dan kota-kota besar saja, tapi juga para anak-anak yang berada jauh ribuan kilometer dari Jakarta, mereka berharap pendidikan bakal jauh lebih baik setelah 2014.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlawanan Kampung Tempe Sanan Terhadap Kue Artis Teuku Wisnu, Krisdayanti, dan Kawan-Kawan

Mondok dan Islam Internet ala Jonru

Pelajaran Salat Taraweh untuk Menteri Muhadjir Effendy