Pelajaran Salat Taraweh untuk Menteri Muhadjir Effendy

sumber foto:www.bp.blogspot.com


Orang boleh ramai tentang full day school dan sekolah yang hanya lima hari, tapi di sini, saya akan menuliskannya di tengah atau di akhir tulisan. Karena yang penting tidak melulu harus ada di awal.
Saya ingin mengawali tulisan ini dengan taraweh. Sebuah ritual yang akhir-akhir ini akrab dengan kita. Taraweh menurut saya adalah simbol segalanya. Disitu ada kesederhanaan, pluralisme, konsistensi, dan yang paling penting: demokrasi.
Bahkan, kalau saya boleh bilang, demokrasi di taraweh adalah yang paling maju di dunia. Kalau orang menyebut Amerika Serikat negara paling maju demokrasinya, itu salah besar. Itu hanya tudingan. Hanya klaim. Demokrasi sejati ada di taraweh. Nah lo, kalau taraweh saja demokrasi, kenapa teman-teman di sebelah sana masih ingin khilafah, ya itulah wolak-waliknya zaman.
Demokrasi yang baik-sekali lagi ini menurut saya bukan menurut buku-, adalah ketika semua orang paham posisi. Jika pengertian ini kita bawa ke Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat  sangat tidak demokratis. Lha bagaimana? orang yang katanya melecehkan perempuan dan arogan pada kelompok Islam, bisa menang dalam pemilihan presiden.
Tapi taraweh mengajarkan hal lain pada kita. Semua sadar pada posisinya. Di Masjid Jami’ di semua kota di Indonesia, hampir pasti bacaan imam tarawehnya merdu nan syahdu. Anda bisa membayangkan kalau orang tidak terlalu bisa membaca Alquran, lalu mengimami orang dengan jumlah ribuan. Bukankah yang terjadi hanyalah kekacauan.
Itu bisa terjadi karena semua orang sadar posisi. Orang yang sangat alim, ketika sedang perjalanan dan shalat taraweh di masjid di pinggir jalan, tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk menjadi imam. Kalau dia maksa menjadi imam, berarti dia bukanlah orang yang benar-benar alim.
Orang yang alim akan tahu kapan dia menjadi imam, dan kapan dia menjadi makmum. Meskipun sebenarnya dia bisa saja menjadi imam di masjid itu, karena imam shalat taraweh tidak ada seleksinya. Ya kan lucu, kalau sebelum shalat takmir masjid buka seleksi imam terlebih dulu. Kalau seperti itu, lalu siapa yang menjadi HRD-nya… hehehe….
Sadar akan posisi inilah yang jarang kita temukan di negara demokrasi manapun, termasuk Amerika Serikat. Orang seperti Donald Trump, seharusnya sudah tuntas sampai pemilihan ketua OSIS SMA saja. Tak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia terlalu banyak politisi kita yang tidak sadar posisi.
Orang selalu merasa layak. Bahkan, seorang yang sudah jelas-jelas korupsi, masih percaya diri mencalonkan diri lagi. Ketika kita tanya, dia akan bilang seperti ini.”Ya, karena saya merasa punya kemampuan.”. Di dalam hati, saya bilang: kemampuan gundulmu.
Banyaknya orang jahat mendapatkan panggung, dan sedikit orang baik yang berkiprah, salah satunya karena kita mudah lupa. Bukan tak mungkin, lima atau sepuluh tahun lagi misalnya, kita memilih calon wakil presiden yang pernah tersangkut kasus bapak minta saham. Ya, karena kita mudah lupa. Sama dengan ‘kelupaan’ warga Amerika Serikat, saat berduyun-duyun memilih Donald Trump.
Selanjutnya, demokrasi yang diajarkan dari shalat taraweh adalah, kita bisa memilih shalat delapan rakaat, atau dua puluh rakaat. Mari kita tengok di Masjid, ketika shalat sudah delapan rakaat, banyak yang tercerai berai meninggalkan barisan. Padahal, di masjid itu shalat tarawehnya dua puluh rakaat.
Orang-orang di masjid itu tidak pernah bertanya kenapa mereka selesai duluan tarawehnya. Mereka juga tak pernah menghalang-halangi, semisal, mengunci masjid agar yang shalat taraweh empat rakaat tidak bisa keluar. Atau, menyembunyikan sandal yang taraweh delapan raka’at. Kau tahu, aktivitas menyembunyikan sandal sering kita lakukan di surau saat kita kecil dulu, bukan?
Di taraweh, semua orang saling menghormati. Orang Nahdlatul Ulama’ (NU) yang tarawehnya dua puluh rakaat, menghormati orang Muhammadiyah yang shalat tarawehnya delapan raka’at. Begitu juga sebaliknya. Bahkan, di NU, karena saking demokratisnya, mereka selalu menghormati orang NU yang shalat tarawehnya delapan rakaat.
Diakui atau tidak, memang ada orang NU yang shalat hanya delapan rakaat. Tapi mereka tetap NU. Setidaknya NU kultural karena mereka masih ikut tahlilan. NU tidak pernah memprotes orang yang seperti ini. Dan selayaknya hal tersebut tidak perlu diprotes, karena taraweh delapan atau dua puluh rakaat sama-sama benarnya. Yang tidak benar adalah yang tarawehnya tidak dalam bilangan itu. Maksutnya? ya maksutnya yang tidak shalat taraweh.

Untuk Menteri Muhadjir Effendy

Lalu, apa kaitannya taraweh dan full day school. Mari kita kait-kaitkan saja, sebagaimana kita kaitkan taraweh dengan demokrasi. Menurut saya, permasalahan full day school menjadi pelik karena ini melibatkan NU dan Muhammadiyah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy adalah representasi Muhammadiiyah di pemerintah. Kita tahu, Muhadjir adalah rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tiga priode. Kampus ini adalah kampus Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Tidak mungkinkan, rektornya orang NU.
Muhadjir juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kebudayaan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Lalu, kebijakan Muhadjir ini ditentang oleh sejumlah pengurus NU. Dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) hingga pengurus cabang.
NU beranggapan kalau kebijakan full day school dan libur dua hari tidak cocok diterapkan. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan sistem di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Pesantren dan Madrasah Diniyah biasanya jam ngajinya dimulai sejak sore hari. Nah, kalau sore hari siswa baru pulang sekolah, bagaimana mereka mau mengaji, Pak Menteri?
Kau tahu juga Pak Menteri, jumlah Pesantren dan Madrasah Diniyah di Indonesia jumlahnya ratusan ribu. Jika di ushul fiqh ada anjuran untuk menjauhi kebijakan yang memberi kemudharatan, sebaiknya Pak Menteri tak memaksakan full day school menjadi program wajib bagi semua sekolah.
Lalu, apa kaitannya dengan shalat taraweh? maksut saya, seharusnya Pak Menteri mengambil spirit taraweh. Yakni, tidak mempermasalahkan orang shalat delapan rakaat atau dua puluh rakaat. Karena semua sama baiknya. Begitu juga full day school. Yang menerapkan dan yang tidak menerapkan sama-sama baiknya. Yang tidak baik itu yang tidak sekolah.
Kalau semua sekolah wajib full day school, itukan penyeragaman. Ingat Pak Menteri, penyeragaman itu adalah watak orde baru. Dan itu tidak baik Pak Menteri. Apalagi, ada banyak alasan yang menurut saya menggelikan dibalik wacana full day school. Salah satunya, full day school diharapkan bisa menggenjot pariwisata di Indonesia. Kalau siswa libur sabtu dan minggu, otomatis siswa dan keluarganya akan lebih sering berlibur. Itu tentu alasan yang dibuat-buat. Menyitir ungkapan seorang teman, bahwa liburan itu bisa terwujud karena ada niat pelakunya. Bukan karena ada full day school. Maka dari itu, waspadalah-waspadalah Pak Menteri.
Lagian Pak Menteri, jika full day school diwajibkan, bukankah itu akan menyusahkan umat. Lha wong, shalat lima waktu yang diwajibkan saja kadang kita melakukannya dengan bolong-bolong, apalagi ini ditambah kewajiban baru. Apa itu tidak bikin kepala kita semakin pening Pak Menteri.
Baiknya, ambillah spirit shalat taraweh Pak Menteri. Yakni, shalat taraweh itukan sunah, tidak wajib. Begitu juga full day school, dibuat sunnah sajalah. Maksutnya, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Bukankah begitu lebih baik, Pak Menteri?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlawanan Kampung Tempe Sanan Terhadap Kue Artis Teuku Wisnu, Krisdayanti, dan Kawan-Kawan

Mondok dan Islam Internet ala Jonru